SyaratIMB Bangunan Umum (Non Rumah Tinggal) 9 lantai lebih. Hampir sama seperti syarat-syarat membuat IMB Bangunan Umum untuk non rumah (s/d 8 lantai), untuk bangunan setinggi sembilan lantai lebih pun, harus memeuhi beberapa persyaratan di bawah ini : Formulir Pendaftaran IMB. Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon.

Foto Suasana proyek pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu CNBC Indonesia/Tri Susilo Beberapa pelaku usaha di sektor properti yang saya temui, khususnya yang bergerak di sektor perumahan, pada umumnya mengatakan bahwa mereka akan cenderung wait and see dalam menyikapi bisnis perumahan di 2023. Tentu banyak pertimbangan yang melatarbelakanginya. Mulai dari pertimbangan kinerja sektor perumahan saat ini hingga situasi menjelang politik 2024 yang diperkirakan mulai "hangat" di 2023. Namun demikian, pada umumnya mereka sepakat bahwa bisnis perumahan di 2023 memiliki prospek untuk tetap tumbuh positif, meskipun pada level yang cenderung moderat. Salah satu faktor yang mendasari pertumbuhan bisnis perumahan di 2023 tersebut adalah kinerja selama 2022 yang juga cenderung moderat. Dikatakan moderat karena meskipun pertumbuhan sektoral PDB-nya relatif rendah, pertumbuhan pembiayaan terkait dengan properti relatif Kinerja Sektor Perumahan 2022Selama tahun 2022, kinerja sektor properti property beyond sebagaimana tercermin dari pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif namun levelnya masih di bawah pertumbuhan sebelum krisis pandemi Covid-19. Sampai dengan sembulan bulan pertama 2022, sektor konstruksi dan real estate masing-masing tumbuh lebih rendah dibanding tahun menarik adalah sektor real estate memperlihatkan daya tahannya resilience karena meskipun terjadi krisis pandemi masih mengalami pertumbuhan positif. Namun demikian, tampaknya memang yang menjadi pendukung dibalik pertumbuhan positif sektor real estate tersebut adalah aktivitas jual beli aset properti yang dapat diduga terjadi karena untuk kebutuhan cash flow pemilik untuk menghadapi masa sulit selama pandemi itu, kredit properti selama 2022 juga tumbuh positif di level relatif tinggi, di atas 12% year on year, yoy. Pertumbuhan kredit properti yang tinggi terjadi pada properti rumah tapak maupun properti apartemen. Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak berasal dari kredit pemilikan rumah KPR dan kredit pemilikan apartemen KPA.Pertumbuhan KPR dan KPA relatif moderat masing-masing sebesar 7,57% yoy dan 10,80% yoy pada September 2022 masih di bawah pertumbuhan kredit perbankan secara nasional yang tumbuh 11% yoy. Tingginya pertumbuhan kredit properti tersebut terutama didorong oleh segmen kredit konsumsi beragun rumah tapak yang tumbuh 36,41% yoy. Tingginya kredit konsumsi beragun rumah tapak ini memperlihatkan bahwa masih banyak rumah tangga yang membutuhkan cash flow dari perbankan baik untuk konsumsi dan mungkin modal kerja dengan mengagunkan properti kinerja positif di kredit properti tersebut belum diikuti oleh kredit konstruksi perumahan. Kredit konstruksi perumahan masih berada dalam zona kontraksi, tumbuh -0,85% yoy pada Oktober 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan konstruksi untuk perumahan baru melalui perbankan praktis tidak ada. Kinerja ini seolah mengkonfirmasi hasil survei Bank Indonesia BI pada kuartal III-2022 lalu yang menyebutkan bahwa pengembang developer yang menggunakan perbankan tinggal 15,89%, terendah setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Para pengembang lebih memilih menggunakan dana internal sebagai sumber pembiayaan konstruksi 2021, BI dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan. BI mengeluarkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value LTV/financing to value FTV untuk kredit/pembiayaan properti menjadi 100%. Sedangkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP hingga 100% untuk pembelian rumah pertama di 2021 dan 50% untuk pembelian rumah pertama di 2022 sampai dengan September. Kebijakan insentif tersebut terbukti cukup efektif mendorong kinerja sektor kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022, sektor konstruksi tumbuh 3,8% - 4,8% yoy setelah sebelumnya terkontraksi selama 2020. Sektor real estate juga tumbuh positif 2,8% - 3,9% yoy selama periode kuartal II-2021 hingga kuartal I-2022. Namun demikian, sejak kuartal II-2022 kinerja sektor properti mulai mengalami perlambatan. Terakhir, pada kuartal III-2022, baik sektor konstruksi dan sektor real estate hanya tumbuh sebesar 0,63% yoy lihat Gambar 1.Foto Pertumbuhan PDB, Konsumsi RT Perumahan, Investasi Bangunan, Konstruksi dan Real Estate %, Yoy Sumber BPS, diolahPerkiraan saya, kinerja pada kuartal III-2022 inilah yang menyebabkan para pelaku usaha di sektor properti lebih memilih wait and see dalam menyikapi prospek bisnis perumahan di 2023. Para pelaku usaha tampaknya melihat bahwa pertumbuhan positif sektor properti selama 2021-2022 belum sepenuhnya ditopang oleh daya beli dan konsumsi rumah tangga yang juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga RT untuk perumahan masih relatif rendah dan pada kuartal III-2022 turun menjadi 2,30% yoy. Pertumbuhan positif sektor properti selama 2021-2022 diperkirakan konsumen membeli rumah antara lain karena didorong untuk memanfaatkan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu, di 2023 ini insentif pemerintah berupa PPN DTP tersebut sudah tidak ada lagi sehingga dikhawatirkan akan menurunkan minat konsumen membeli rumah. Terlebih, sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM pada September 2022, harga-harga bahan bangunan saat ini juga mengalami kenaikan sehingga turut mendorong kenaikan harga rumah, meskipun kenaikannya masih apakah prospek bisnis dan pembiayaan perumahan di 2023 sejalan dengan sikap wait and see dari para pelaku bisnis properti tersebut? Ataukah justru di 2023 akan menjadi titik pemulihan turn around bisnis properti yang sesungguhnya?Potensi Bisnis Perumahan 2023Saya melihat tahun 2023 memiliki bagi potensi sektor properti untuk tumbuh lebih baik dibanding 2022, sekalipun tentunya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dicermati. Kenapa demikian?Pertama, tekanan inflasi diperkirakan sudah mulai mereda di 2023, baik inflasi global maupun domestik. Inflasi di Amerika Serikat AS mulai terkendali, yaitu dari 9,1% yoy pada Juni 2022 menjadi 7,1% yoy pada November 2022. Pascakebijakan kenaikan harga BBM awal September 2022, inflasi kita juga mulai mengarah pada level yang sesuai stance kebijakan BI, 3% ±1%. Pada November 2022, inflasi Indonesia sebesar 5,42% yoy turun dibanding posisi September 2022 sebesar 5,95% yoy. Penurunan inflasi tersebut berpotensi menahan kenaikan suku bunga acuan policy rate dan perbankan ke level yang lebih kondusif, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha faktanya bahwa kebutuhan perumahan baru saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini masih terdapat sekitar 12,71 juta backlog perumahan, di mana sekitar 47%-nya didominasi oleh kawula muda. Setiap tahun terdapat sekitar 700 hingga 800 ribu tambahan keluarga baru yang tentunya membutuhkan rumah, baik dengan cara sewa maupun beli. Dengan kata lain, potensi demand terhadap perumahan masih besar, tergantung pada daya beli untuk merealisasikan demand beli antara lain dipengaruhi oleh level inflasi dan pendapatan rumah tangga. Perkiraan inflasi mengarah pada level yang moderat, di mana proyeksi BI berada di level 3% ±1% di 2023. Pendapatan rumah tangga juga berpotensi membaik di 2023 seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih cukup tinggi, proyeksi BI berada di level 4,5 - 5,3% di 2023. Maka, sektor perumahan pada 2023 memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibanding kinerja korporasi sektor properti juga mulai mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari indikator keuangan listed company yang bergerak di sektor properti dan real estate yang mulai membaik selama 2022. Membaiknya indikator keuangan tersebut antara lain tercermin dari posisi likuiditas current ratio, posisi solvabilitas debt to equity ratio, maupun kinerja profitabilitas return on assets lihat Gambar 2. Membaiknya kondisi keuangan korporasi dan real estate tersebut akan meningkatkan ruang bagi pembiayaan dari sumber internal serta untuk melengkapi pembiayaan dari sumber eksternal perbankan dan pasar modal.Keempat, sekalipun insentif pajak berupa PPN DTP sudah tidak diberikan lagi oleh pemerintah namun pemerintah masih melanjutkan untuk memberikan stimulus fiskal bagi sektor perumahan khususnya untuk pengadaan rumah bersubsidi. Pada 2023, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan menambah jumlah anggaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP menjadi Rp23 triliun, meningkat dibanding 2022 yang sebesar Rp19 Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Korporasi Properti & Real Estate Sumber BI, diolahTantangan Sektor Perumahan 2023Di tengah prospek yang lebih positif tersebut, tentunya juga menyisakan sejumlah potensi risiko dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor harga lahan semakin tinggi karena belum diatur oleh institusi seperti Bank Tanah land bank. Dalam konteks ini, mempercepat implementasi Bank Tanah menjadi penting untuk memastikan ketersediaan lahan. Pemerintah telah menjadikan program perumahan sebagai program amanat dari UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3 yang bertujuan untuk memastikan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah MBR bisa memiliki hunian yang layak. Selain Bank Tanah, percepatan implementasi BP3 ini juga penting untuk melakukan monitoring keterhunian dan kenaikan harga rumah terutama rumah nonsubsidi karena terdorong oleh tingginya harga lahan dan inflasi harga bahan bangunan. Kenaikan harga rumah nonsubsidi juga didorong oleh pembelian rumah untuk satu sisi, kenaikan harga rumah tersebut positif sebagai sinyal bahwa kegiatan usaha properti bergairah. Namun, di sisi lain, kenaikan harga rumah tersebut juga dapat menimbulkan dampak penularan contagion berupa kenaikan harga perumahan strata bawah bagi MBR. Bila hal ini tidak dikendalikan maka berpotensi menghambat program percepatan kepemilikan rumah bagi MBR. Ketiga, jumlah pengembang masih terbatas dan banyak pengembang yang mengalami keterbatasan modal. Pandemi Covid-19 menyebabkan cukup banyak pelaku usaha properti yang "turun peringkat" menjadi tidak bankable karena persoalan kredit membutuhkan relaksasi. Relaksasi restrukturisasi kredit telah diperpanjang oleh OJK hingga Maret 2024. Namun, baru diperuntukkan bagi sektor UMKM, penyediaan makan dan minum serta tekstil dan industri tekstil. Perpanjangan ini belum mencakup sektor perumahan. Relaksasi bagi sektor perumahan penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan. miq/miq

What is included in the term “real estate”? Indonesian law and regulations do not specifically use the term “real estate.” However, the term real estate in the Indonesian language includes the following Land Any buildings or structures on it Generally, buildings or structures on land are also owned by the land owner. However, Indonesian land law acknowledges the horizontal land separation principle asas pemisahan horizontal, where buildings or structures on a land are not part of the land, ie, the rights over the land does not automatically cover ownership over the buildings or structures on it. What laws govern real estate transactions? Real estate in Indonesia is covered by land laws. In Indonesia, the government holds title to all land under Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Provisions the “Agrarian Law”. Generally, anyone who wants to use land must obtain a land title from the government. Most land titles have fixed validity periods. Where applicable, the validity period of a land title may be extended after the holder of the land title has met the extension requirements and there are no zoning changes or other public interest requirements. Other than the Agrarian Law, land in Indonesia is regulated in various government regulations and decrees/regulations issued by the State Ministry of Agrarian or Chair of the National Land Agency Badan Pertanahan Nasional the “Land Office”. Some of these regulations are Government Regulation No. 40 of 1996 on the Right to Cultivate, Right to Build and Right to Use Government Regulation No. 103 of 2015 on Property Ownership by Foreign Citizens Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency issued Regulation No. 29 of 2016 on Procedure for Granting, Releasing, or Transferring Land Rights over Residential Houses to Foreign Nationals in Indonesia Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration “GR 24/1997” Law No. 20 of 2011 on Apartments What is the land registration system? Indonesia’s land registration was initially based on a system commonly known as “registration of deeds.” After the Agrarian Law was enacted in 1960, Indonesia adopted a system known as “registration of title” because i land registrations are recorded in a land registration book at the relevant Land Office; and ii land title certificates are issued to serve as strong evidence of ownership to land. However, the Land Office does not provide a guarantee on the status of the land being registered as land certificates do not construe absolute evidence of ownership, ie, a land certificate may be cancelled if other parties can prove in a court of law ownership over the plot of land title that the land certificate covered. GR 24/1997 provides that a certificate is a proof of rights which serves as strong evidence of the physical and juridical data stated therein, as long as the physical and juridical data is in accordance with the data stated in the related measurement letter and land registration book. In brief, the process for issuing a land certificate is as follows Once all requirements to obtain a land title have been fulfilled, the relevant Land Office will issue a decision letter on the granting of a new land title After the granting of the new land title, the new land title holder will need to register the land, and the land title certificate will be issued by the regional Land Office The issuance of a land title certificate will occur after the company/individual pays the administrative fees in relation to the issuance of the land title which can be substantial depending on the circumstances and the land acquisition duty Bea Perolehan Tanah dan Bangunan at a rate of 5% of the estimated value of the land determined by the government Which authority manages the registration of titles? Land title registration is managed by the Land Office having jurisdiction depending on size and where the land/premises is located. What rights over real property are required to be registered? According to the Agrarian Law, the main types of registered land titles are Right to own Hak Milik “HM” HM is the strongest and fullest/highest hereditary right that may be held with respect to land. HM does not have aby time limit and can only be owned by Indonesian citizens individuals and some entities determined by the government eg, social and religious institutions. Other Indonesian corporate entities and foreign citizens may not own land with HM. If business entities want to obtain this HM, the HM must consequently be converted into a title that can be owned by the entity which intends to acquire it. Right to cultivate Hak Guna Usaha “HGU” HGU title is the right to cultivate land which is administered by the state HGU can only be used for agriculture, plantations, fisheries and/or poultry farming.[1] HGU can be granted for a maximum of 35 years and can be extended for an additional maximum of 25 years. A holder of HGU can also renew this land right for a maximum subsequent period of 35 years after the term of the extension expires. HGU may be granted only to i Indonesian citizens; and ii Indonesian corporate entities that are domiciled in Indonesia, including PT PMA. Right to build Hak Guna Bangunan “HGB”; HGB title is a right to establish and construct buildings on a plot of land. Similar to an HGU title, and HGB title may be encumbered for security purposes. HGB is granted for a maximum period of 30 years and can be extended for an additional maximum period of 20 years. A holder of HGB can also renew this land right for a maximum subsequent period of 30 years after the term of the extension expires. HGB may be granted to i Indonesian citizens; and ii Indonesian corporate entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, including PT PMA. Right to use Hak Pakai “HP” The Agrarian Law defines HP as the right to use and/or collect the products from the land directly administered by the state. The land on which HP title can be granted includes state land, the HM and right to manage Hak Pengelolaan "HPL" land. This means that HP title can be created on top of these land titles HM and HPL and is not a title to the land itself. HP may be owned by any of the following Indonesian citizens Foreigners residing in Indonesia Corporate bodies established according to Indonesian law and domiciled in Indonesia Foreign corporate bodies with representatives in Indonesia Departments, non-department government bodies and regional governments Foreign country representatives and international organization representatives Religious and social institutions Based on the regulations, HP title is granted for a maximum of 25 years and can be extended by a maximum of 20 years except for HP title for residential property of resident foreigners see below. HP on HM land is granted for a maximum of 25 years but cannot be extended, although it can be renewed based on a new agreement between the holder of the HM and the holder of the HP. The agreement must be made before a land deed official Pejabat Pembuat Akta Tanah or a "PPAT" and the HP must be registered at the relevant Land Office. Based on the regulations, HP title is granted for a maximum of 25 years and can be extended by a maximum of 20 years except for HP title for residential property of resident foreigners see below. HP on HM land is granted for a maximum of 25 years but cannot be extended, although it can be renewed based on a new agreement between the holder of the HM and the holder of the HP. The agreement must be made before a land deed official Pejabat Pembuat Akta Tanah or a “PPAT” and the HP must be registered at the relevant Land Office. [1] Please note that in practice, this would depend on the interpretation of the Land Office. The Land Office could interpret the HGU usage broadly as “cultivation activities.” What documents can land owners use to prove ownership over real property? Land ownership may be proven using a certificate of land title. Can a title search be conducted online? Indonesia does not have a centralized database where a party can access and obtain public information on a particular Indonesian company. If a company owns land and you want to verify this, land searches can be conducted at the local Land Office where the land is located. Similar to courts, every municipality/regency in Indonesia has its own local Land Office. The local Land Office operates under the coordination of the central Land Office in Jakarta. Each Land Office maintains a land registration book that contains records of land ownership in its jurisdiction, including the land certificates issued to landowners/holders of land titles and whether the land is subject to any security/encumbrance ie, Hak Tanggungan. The land registration book is also maintained and updated manually. Can foreigners own real property? Are there nationality restrictions on land ownership? Foreigners can hold land title in Indonesia if they reside in Indonesia as evidenced by a valid stay permit “resident foreigner”. The land title that can be held by resident foreigners are limited to HP over HM, HP over state land, or HP originating from the conversion of HM or HGB. As an exception to the HP title in general, HP titles issued for resident foreigners is granted for a maximum period of 30 years and can be extended for an additional maximum period of 20 years, and may be renewed for a maximum subsequent period of 30 years after the term of the extension expires. Under the new HP related regulations, if a house or apartment currently under HM or HGB title is purchased by a resident foreigner, then the conversion of the title to become HP will automatically happen, and if the house or apartment is then transferred to an Indonesian, the title can be re-converted to a HM and HGB title. If a resident foreigner buys a residential property built on land with HGB title, the title of the residential property will be deemed to be converted into HP upon the signing of the sale and purchase document before a PPAT. The PPAT will then register the transaction at the relevant Land Office so that the Land Office can manually update the title certificate to reflect the change of the residential property from HGB to HP. For strata title apartments or HMSRS, the title of the underlying land will remain HGB title. So upon a purchase by a resident foreigner, only that particular unit will be converted into a HP strata title Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun. Only if all apartment units are owned by resident foreigners can the underlying land be converted to HP title. The government stipulates minimum prices for houses or apartments that can be purchased by resident foreigners depending on the location of the house or apartment. For example, in Jakarta the price of a house must be IDR 10 billion or more while for an apartment it must be IDR 3 billion or more. For the Banten and Bali provinces, the price of a house must be IDR 5 billion or more while for an apartment IDR 2 billion or more. Resident foreigners except for foreign country representatives or international agency representatives can only have one plot of land per person/family and the maximum land area is 2,000 square meters which can be increased subject to approval from the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of Land Office. Can the government expropriate real property? Land titles granted by the government have a specific permitted use and the holder of the land title is obligated to use the land in accordance with the permitted use. Failure to fulfill this obligation will give the government the right to initiate a land title revocation process. Further, if the government intends to use plots of land that have been granted land titles to other parties prior to the expiry of the validity period of the land title, the government is obligated to provide compensation to the holder of the land title. How can real estate be held? Generally, real estate interest can be held under the following land titles Land ownership Land lease What are the usual structures used in investing in real estate? Direct ownership Please see above on land ownership by a resident foreigner. Otherwise, if a foreign entity wishes to invest in real estate, it needs to establish an Indonesian legal entity to own a land title in Indonesia. How are real estate transactions usually funded? Real estate transactions can be funded by the company’s internal funds or by institutional lenders such as banks. An institutional lender will likely take collateral security over the plot land in the form of security interest over a land right Hak Tanggungan. Hak Tanggungan is a security interest over a land right with or without an asset which is inseparably attached to the land in favor of the lender. Hak Tanggungan provides a preferred position over the proceeds of the sale of the land to the grantee creditor who is granted a Hak Tanggungan vis-à-vis other creditors. Who usually produces the documentation in real estate transactions? Generally, the buyer’s lawyer will prepare the documentation related to the acquisition of real estate. To transfer title due to sale and purchase, exchange, grant, or in-kind contribution, the parties to the transaction must sign a title transfer deed in a form already prepared by the government, and the execution of such deed must be conducted before a PPAT who is licensed to practice in the area where the land is located. Can an owner or occupier inherit liability for matters relating to the real estate even if they occurred before the real estate was bought or occupied? As a general rule, the new owner does not inherit liability for matters that occurred prior to it holding title to the real property. With respect to taxes imposed on the land and building, the land law and its implementing regulations require those taxes to be settled prior to a transfer of title. Does a seller or occupier retain any liabilities relating to the real estate after they have disposed of it? As a general rule, the seller retains historical liabilities relating to the real estate after they have disposed of it.

PSAK44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate. Pada 26 April 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) PSAK 73: Sewa yang merupakan hasil adopsi dari IFRS 16 Leases efektif per 1 Januari 2019. dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penerapan

Buku ini buku ajar yang diperuntukan mahasiswa strata 1 di fakultas hukum, karenanya buku ini bermaterikan hukum agraria dan real estate secara pokok-pokoknya saja. Buku yang disusun hanya untuk pengantar hukum, sebelum mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur agraria dan real estate secara komprehensif. Mengingat, hukum agraria di Indonesia diatur oleh 15 Undang-Undang dan 25 Undang-Undang terkait agraria. Jika masing-masing Undang-Undang diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah, maka ada 80 peraturan pemerintah yang harus dibaca. Jika, masing-masing Peraturan Pemerintah diatur lagi dengan Peraturan Menteri maka ada 160 lebih peraturan agraria yang harus dipelajari. Sejalan dengan hasil penelitian PUSKUM BPN-RI tahun 2006, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur agraria berjumlah 568 peraturan di berbagai jenjang dan dengan kondisi tidak terkodifikasi. Dan, bertambah banyak aturanya jika ditambah dengan peraturan perundangan yang mengatur real estate. Jadi, ada 500 lebih peraturan yang harus dibaca dan dikuasai untuk menjadi seorang ahli hukum agraria dan real estate Indonesia dengan kualifikasi mumpuni. Ditambah dengan pengetahuan dan pengalaman praxis dan praktis keagrariaan dan real estate di tataran sosio-yuridis, sejalan dengan peribahasa ubi societas ibi ius maka pengetahuian normatif dan empiris menjadi paripurna,Figures - uploaded by G. GunanegaraAuthor contentAll figure content in this area was uploaded by G. GunanegaraContent may be subject to has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

IndonesiaNomor 5883); 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 8.

BerandaKlinikBisnisREITsBisnisREITsBisnisSelasa, 28 September 2010Saya memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan penerbitan REITs atau Dana Investasi Real Estate di Indonesia. 1. Apakah peraturan mengenai DIRE KIK yang dikeluarkan Bapepam-LK beberapa waktu yang lalu sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum penerbitan REITs di Indonesia? 2. Apakah bentuk KIK yang diterapkan pada DIRE sudah tepat mengingat pada dasarnya REITs itu memiliki konsep yang berbeda dengan reksadana? 3. Apakah DIRE KIK menggunakan mekanisme transaksi yang sama dengan Reksadana? Lalu apakah mekanisme tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup kepada investor? Terima kasih atas perhatian dan Mengenai Real Estate Investment Trust REITs atau di Indonesia disebut Dana Investasi Real Estate “DIRE”, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan “Bapepam-LK” telah mengeluarkan beberapa peraturan1 Peraturan No tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif2 Peraturan No tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dana Investasi Real Estate3 Peraturan No tentang Pedoman Bagi Manager Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estate4 Peraturan No tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real EstateJadi, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan Bapepam-LK yang mengatur mengenai DIRE ini. Akan tetapi, sampai sekarang September 2010 belum ada perusahaan yang menerbitkan produk investasi berbentuk DIRE di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya insentif perpajakan untuk investor dan DIRE tersebut. Padahal, dalam sejarahnya di negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Jepang, dan Singapura, DIRE mendapatkan perlakuan khusus perpajakan. Beberapa negara malah membebaskan pajak penghasilan untuk instrumen Kontrak Investasi Kolektiof “KIK” tidak hanya dipakai untuk reksadana. Instrumen Efek Beragun Aset “EBA” juga menggunakan KIK, yaitu yang disebut sebagai KIK-EBA Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset. Jadi, tidak hanya reksadana saja yang bisa menggunakan bentuk Pada dasarnya, mekanisme transaksi pada reksadana dan DIRE hampir sama. Ada manajer investasi yang mengelola dana, dan keuntungan yang dibagikan pada investornya. Yang membedakan adalah underlying asset-nya. Pada DIRE, underlying asset-nya adalah properti. Dana investor yang telah dikumpulkan oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung dengan membeli saham/obligasi perusahaan properti Selanjutnya tentang DIRE dapat Anda baca dalam artikel-artikel berikut- REITS, Sebuah Peluang Bagi yang Gesit- Bapepam-LK Terbitkan 4 Peraturan tentang REITs- REITs, Wahana Investasi yang Terbentur Masalah Pajak Demikian penjelasan kami, semoga

Batastidak kena pajak PPN untuk rumah sederhana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2014. Selain itu, tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 hunian mewah pun akan diturunkan dari 5% menjadi 1%. Validasi PPh penjualan tanah, juga akan disederhanakan oleh pemerintah. GoIPH.

53flhx2awy.pages.dev/357

53flhx2awy.pages.dev/251

53flhx2awy.pages.dev/542

53flhx2awy.pages.dev/237

53flhx2awy.pages.dev/150

53flhx2awy.pages.dev/307

53flhx2awy.pages.dev/506

53flhx2awy.pages.dev/209

peraturan real estate indonesia